Refleksi Hari Pendidikan Nasional - HERAPRI.ID

Latest

Saturday, May 02, 2009

Refleksi Hari Pendidikan Nasional

| Ilustrasi |
HERAPRI.ID - Masih segar dalam ingatan, muncul kontroversi ketika Pemerintah dan DPR mengesahkan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP). Ada yang mendukung dengan alasan akan membuat pendidikan semakin murah dan berkualitas, ada yang menolak dengan alasan akan membuat pendidikan menjadi semakin mahal dan dikomersilkan serta ada juga yang sampai hari ini masih bingung, ragu dan bahkan cuek-cuek saja terhadap kebijakan ini. Pro dan kontra tersebut sangatlah wajar, karena memang pendidikan adalah salah satu sektor yang sangat menentukan terhadap kemajuan sebuah negara. Dan tentunya dalam hal ini kita semua bersepakat mengenai pandangan tersebut.

Sementara itu, pendidikan dalam sebuah negara sangat dipengaruhi oleh sistem ekonomi-politik yang diterapkan oleh negara tersebut. Jika ideologi negara tersebut adalah kapitalisme yang mengedepankan semangat indiviualisme, maka sistem pendidikannya pun akan diarahkan untuk itu. Sebaliknya, jika ideologinya adalah sebuah ideologi kolektif yang mengedepankan kepentingan sosial di atas kepentingan pribadi/golongan, maka pendidikannya pun akan diabdikan untuk kepentingan sosial. Maka dari itulah, mari kita merefleksikan bersama perjalanan pendidikan Indonesia dan sebaiknya kita memulainya dari mengkaji sejarah pendidikan Indonesia. Karena dengan itu, kita akan dapat melihat dengan terang sistem pendidikan yang pernah diterapkan di masa lalu dan membandingkanya dengan masa sekarang.

PENDIDIKAN ERA POLITIK 'ETIS'

Di penghujung abad 19, kaum liberal/borjuis (pengusaha dan pedagang) memperoleh kemenangan gemilang di parlemen Belanda melawan kaum konservatif (bangsawan). Sebagai pemenang, mereka kemudian merubah struktur negara Belanda dari kerajaan yang menyandarkan diri pada pertanian menjadi pada masyarakat Industri (monarkhi parlementer/konstitusional). Angin perubahan yang jauh terjadi di negeri seberang itu, ternyata sampai pula ke nusantara. Bentuk penghisapan sistem penjajahan di Hindia Belanda (Nusantara-Indonesia) kemudian dirombak, dari sistem penjajahan yang primitif menjadi sistem penjajahan yang lebih modern dengan menggunakan alat-alat modern (mesin).

Perubahan itu dimapankan dengan diterbitkanya undang-undang penanaman modal asing dalam sektor agraria pada tahun 1870 yaitu Agrarische Wet. Setelah itu mulailah para pengusaha dari Belanda, Inggris dan Amerika berbondong-bondong menanamkan modalnya dengan membuka perkebunan, pertanian, pertambangan, transportasi dan perbankan. Perubahan itu tentunya menimbulkan kebutuhan akan tenaga-tenaga ahli (buruh terampil) untuk menjalankan roda industi kapitalisnya itu. Namun, hal itu menemui kendala dengan minimnya tenaga ahli tersebut. Mayoritas masyarakat Indonesia masih belum banyak menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga tidak mungkin bisa menjalankan sistem modern tersebut. Dan kondisi itu tentunya juga tidak mungkin bisa disulap oleh Belanda dalam sekejap. Hal itu kemudian menimbulkan pemikiran pada penjajah Belanda, untuk membangun dan menyiapkan infrastruktur pendukung berjalannya sistem baru tersebut.

Pada tahun 1901 maka lahirlah kebijakan baru berdasar usulan dari Van de Venter, yang kemudian orang lebih mengenalnya dengan istilah Politic Etis (Politik Balas Budi). Bahwa pemerintah Belanda mempunyai utang budi dan tanggung jawab moral untuk menaikkan derajat dan kesejahteraan pribumi karena segala pembangunan dan kemewahan yang kini dirasakan masyarakat dinegerinya didataran Eropa sana merupakan hasil dari kejamnya penghisapan yang dilakukan selama proses politik tanam paksa (1830-1870).

Kebijakan ini mencakup tiga hal yaitu Edukasi, Transmigrasi dan Irigasi. Kalau kita tidak jeli dan hanya melihat pada permukaannya saja, kebijakan itu pasti tampak sangat humanis (manusiawi). Akan tetapi bila digali lebih mendalam lagi, itu semua ternyata hanya diatas kertas saja. Pelaksanaan proyek tersebut masih tetap saja untuk melayani kepentingan pengusaha Belanda saja. Memuluskan dan memudahkan pengusaha Belanda, Amerika, dan Inggris dalam mendapatkan buruh-buruh murah yang terdidik dan terampil yang kemudian akan dipekerjakan dalam kantor-kantor pemerintahan, pabrik, jasa transportasi atau perkebunan.

Bentuk pelaksanaan proyek pendidikan ini adalah dengan dibukanya beberapa sekolah umum di kota-kota besar di Nusantara. Misalnya, didirikan STOVIA di Jakarta, MULO di Yogyakarta, Toghsen Hoggenst school di Bandung dan Nederlands-Indische Artzhen School (NIAS) –sekarang Unair- di Surabaya. Disinilah, untuk pertama kalinya masyarakat Indonesia mulai bersentuhan dan mengenal sistem pendidikan formal.

Tapi sekolah ini sangat diskriminatif. Murid yang bisa bersekolah disana adalah hanyalah anak-anak dari Pejabat Belanda, Indo Belanda, Timur Asing (Eropa, Cina, Arab) dan tentunya keturunan bangsawan kerajaan. Sementara itu, anak petani dan buruh tidak diperbolehkan untuk bersekolah lebih tinggi. Hal ini adalah siasat licik Belanda agar tenaga mereka dapat digunakan secepatnya untuk menjalankan mesin-mesin produksi serta untuk mencegah perlawanan dari anak petani dan buruh, dua kelas sosial yang selama ini adalah lapisan masyarakat yang paling tertindas oleh penjajahan Belanda.

Walaupun begitu, kenyataan ternyata berkata lain. Terdapat sebagian kecil dari mereka kemudian sadar dan membawa obor penerang pergerakan rakyat Indonesia. Mereka rela membuang kesempatan untuk hidup kaya dengan cara mengabdi kepada Belanda ini, dengan rajin membentuk dan membangun berbagai organisasi-organisasi tani dan buruh sebagai wadah perlawanan. Melakukan pendidikan rakyat mengenai kondisi penjajahan dan juga membuat sekolah rakyat gratis untuk anak-anak Buruh dan Petani. Disinilah kosakata baru seperti Demokrasi, Sosialisme, Nasionalisme, dan Kemerdekaan mulai diperkenalkan dan disemaikan.

Kekuatan buruh dan tani mengalami peningkatan. Sangat ditakuti dan diperhitungkan oleh Belanda karena mempunyai semangat radikal dan revolusioner dalam melakukan pemogokan-pemogokan. Salah satu Serikat Buruh yang terbesar pada waktu ini adalah ISDV (1919). Tapi sayangnya, perlawanan tersebut terhenti dan akhirnya meredup, seiring dengan kekalahan PKI pada saat mereka melakukan Perjuangan Bersenjata melawan kolonial Belanda (1926/1927) di Jawa dan Sumatera. Kemudian, tidak kurang dari 13.000 lebih kader PKI dibuang ke Pulau Digul, Papua. Praktis setelah itu hingga kedatangan fasisme jepang, pergerakan rakyat mengalami kelumpuhan dan para aktifis lebih banyak berjuang membangun kesadaran dan kekuatan rakyat lewat jalur bawah tanah (Underground), menghindari tindakan represif dari PID ( Agen Intelijen belanda).

Pada tahun 1939 meletus Perang Dunia II (perang antar negera kapitalis untuk berebut wilayah kekuasaan yang mengandung kekayaan alam besar dan pasar barang yang besar) dengan diawali penyerbuan tentara fasisme Jerman ke Polandia, dan Jepang menyerbu Asia Pasifik. Tentara Jepang Dai Nippon, kemudian berhasil mengambil alih kendali penjajah Belanda di Nusantara.

Pada masa ini, pendidikan lebih bernafaskan semangat kemiliteran. Jepang melatih sebanyak mungkin pemuda Indonesia untuk menjadi pasukan perang lewat beberapa organisasi kemiliterannya seperti PETA, HEIHO, Seinendan, dll. yang tujuannya hanya untuk mendapatkan tenaga perang untuk membantu balatentara Jepang dalam menghadapi tentara Sekutu. Dan sisa-sisa pendidikan gaya militeristik Jepang ini dapat kita lihat dan rasakan sampai sekarang, misalnya seperti pelaksanaan ospek bagi mahasiswa atau siswa baru, yang masih cenderung mengedepankan nilai-nilai militeristik.

Setelah itu, kekuasaan Jepang yang sebelumnya sangat berkuasa akhirnya runtuh juga ketika pada tanggal 16 Agustus 1945 kekaisaran Jepang menyatakan menyerah kalah kepada sekutu. Setelah sebelumnya dua kota utamanya yaitu kota Nagasaki dan Hiroshima diluluh-lantahkan oleh Bom Atom sekutu. Setelah Jepang kalah, terjadi kekosongan kekuasaan (Vacuum of Power) ditanah Nusantara. Kondisi itu ternyata tidak luput dari pembacaan para aktivis pergerakan nasional, dan kemudian dengan cepat dimanfaatkan oleh para pejuang kemerdekaan. Akhirnya, pada tanggal 17 agustus 1945, Soekarno-Hatta yang sebetulnya masih ragu-ragu, berhasil dipaksa oleh kaum muda untuk segera memproklamirkan Kemerdekaan Indonesia.

Sistem pemerintahan berganti, berganti pula ideologi/cita-cita negaranya. Pada masa pemerintahan I. Soekarno, skenario yang pertama kali dilakukan oleh Soekarno dan kabinetnya adalah bagaimana mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Agresi Militer Belanda I dan II yang berujung pada Konferensi Meja Bundar (KMB), disertai dengan pemberontakan kemerdekaan RI di beberapa daerah mengakibatkan negara harus mengambil tindakan untuk menasinalisasi aset-aset asing.

Pendidikan pada masa ini diarahkan untuk memenuhi kemandirian ekonomi Indonesia. Dimana-mana mulai dibuka lembaga-lembaga pendidikan baru (tentunya selain sekolah peninggalan Belanda) dari sekolah dasar sampai sekolah tinggi sebagai sarana peningkatan kualitas pengetahuan rakyat. Semangat diskriminatif di dalam sekolah formal mulai dikikis. Anak-anak dari kalangan buruh dan tani mulai bisa menikmati dan mengenyam bangku pendidikan.

Terjadi kemajuan sumber daya manusia, yang mana dapat kita lihat dari banyaknya tenaga terdidik Indonesia yang digunakan sebagai tenaga pendidik di negara lain. Selain itu juga semakin banyaknya para siswa dari negara lain yang datang bersekolah di Indonesia. Tapi lagi-lagi sangat disayangkan, konsep pendidikan ini akhirnya berakhir ketika pada tahun 1965 terjadi pembumihangusan gerakan kiri di Indonesia yang dilakukan oleh kekuatan militer dibawah pimpinan Soeharto dibantu oleh AS dan sekutunya.

ERA -KAPITALIS BERSENJATA-SUHARTO

Ratusan tahun Indonesia dijajah, dikuras kekayaan alamnya dan diperas rakyat pekerjanya oleh pengusaha nasional dan asing. Revolusi kemerdekaan yang seharusnya menjadi jembatan emas untuk mencapai kemerdekaan sejati, runtuh bersamaan dengan naiknya rezim -kapitalis bersenjata- Soeharto ke tahta kekuasaan. Setelah Soeharto naik tahta, terjadi perubahan mendasar dalam ekonomi politik negara, dimana kebijakan ekonomi pasar (politik pintu terbuka) mulai diterapkan. Modal-modal asing kemudian antri dan berebut untuk membagi-bagi dan mengeruk tiap jengkal tanah kekayaan alam diIndonesia. Menanamkan modalnya untuk membangun industri-industri besar di Indonesia.

Tapi kebijakan ini lagi-lagi terbentur dengan satu kendala (yang harus diselesaikan) yaitu keterbatasan tenaga ahli (buruh terampil) untuk menjalankan mesin-mesin industri hasil dari penanaman modal asing tersebut. Belajar dari sejarah politik etis, Soeharto kemudian mengendalikan arah dan tujuan pendidikan, dicocokkan dan diselaraskan dengan kepentingan sistem kapitalisme. Pendidikan diubah sedemikian rupa dengan tidak lagi diarahkan untuk memanusiakan manusia, tapi hanya untuk menghasilkan tenaga/buruh murah yang terdidik dan terampil, yang nantinya dipekerjakan di industri-industri baru.

Peserta didik tidak lagi diperbolehkan mempelajari pengetahuan yang tidak dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja. Ilmu pengetahuan yang pada hakekatnya penting untuk dipelajari, malah dibuang dan tidak diajarkan karena dianggap tidak selaras dengan kebutuhan pasar buruh. Pendidikan juga dijadikan sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan Orba, dengan cara kurikulum pelajaran yang diajarkan dipenuhi cerita-cerita palsu orde baru. Hal ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang patuh dan tunduk terhadap orde baru dan membuat stigma buruk terhadap orang atau kelompok yang berani melawannya. Misalnya, sejarah nasional Indonesia yang diajarkan mulai dari SD sampai SMU penuh manipulasi dan tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya.

Pada tahun 1978, Menteri Pendidikan Nasional, Daoed Joesoef, mengeluarkan peraturan yaitu Normalisasi Kehidupan Kampus dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK). Peraturan ini adalah bentuk rencana Soeharto dalam meredam radikalisasi di dalam mahasiswa. Memasung, memandulkan, dan mengasingkan mahasiswa dari persoalan sosial-politik, membuat mahasiswa menjadi alergi terhadap hal-hal yang berbau politik (bahkan terjadi sampai sekarang dan melahirkan generasi yang apolitis). Hal ini berfungsi untuk menjaga peserta didik agar tidak melawan pada tuan modal disaat mereka memasuki dunia kerja dan juga untuk mencegah perlawanan-perlawanan yang mungkin akan dilakukan oleh Mahasiswa.

Jika ditambah dengan konsep pendidikan yang tidak mengkaji tentang persoalan-persoalan masyarakat (tapi untuk kebutuhan pasar) dan cara menyelesaikannya, maka lengkaplah sudah pendidikan masa ini tidak lebih dari pendidikan yang membodohi peserta didik. Singkatnya, pendidikan memang telah dirancang sedemikian rupa untuk kepentingan pengusaha, bukan ditujukan untuk memberikan sumbangsih memajukan kepentingan masyarakat.

SISTEM PENDIDIKAN NEOLIBERAL

“Reformasi 98” diakui atau tidak adalah awal perubahan wajah dari kapitalisme di Indonesia. Ditandatanganinya perjanjian utang, Letter of Intents (LOI) antara Pemerintah RI dan IMF adalah pintu masuk bagi kapitalisme internasional dalam mengembangkan konsep ekonomi baru yaitu neo-liberalisme (Pasar bebas atau Globalisasi). Jika pada masa Orde Baru sistem ekonomi negara masih keynesian (sistem ekonomi kapitalis yang bersifat proteksionis), maka yang diterapkan hari ini adalah sistem ekonomi kapitalis yang bersifat liberal baru (neo-liberal). Dimana Negara tidak boleh campur tangan atau mengurangi perannya dalam wilayah ekonomi (mengedepankan kepentingan individu diatas kepentingan masyarakat). Tapi pada intinya tetaplah sama yaitu menancapkan kuku penjajahan terhadap rakyat pekerja Indonesia dengan cara yang lebih halus dan sistematis.

Sekali lagi, kita Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah (Jas Merah). Arah sebuah pendidikan itu dapat kita tebak dari sistem ekonomi-politik yang diterapkan oleh sebuah negara. Jika negara kita sekarang menganut paham neo-liberal, tentunya pendidikan tidak lebih hanya dijadikan sebagai lembaga untuk mencetak buruh murah bagi pengusaha dan lebih luas lagi dijadikan sebagai alat untuk mengeruk keuntungan. Pendidikan sama seperti barang dan jasa yang diperjualbelikan dan peserta didik adalah konsumen dari jasa pendidikan tersebut.

Perkembangan pendidikan yang dijadikan barang dan jasa ini dapat kita telusuri mulai tahun 99, saat pemerintah mengeluarkan PP No. 61/1999 (dengan kompensasi mendapat utang dari Bank Dunia) bahwa lembaga pendidikan tinggi akan menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Pemerintah kemudian melakukan pilot project “Otonomi Kampus” ini pada beberapa PTN utama di Indonesia, yaitu UI, UGM, ITB, IPB, USU, UPI, dan Unair. Beramai-ramai akademisi yang kabarnya “reformis” dari perguruan tinggi ini mendukung program baru ini. Dan tentunya dapat kita lihat bersama, PTN yang telah menjadi BHMN ini, biaya pendidikannya semakin melambung tinggi.

Selanjutnya pada tahun 2001, dalam pertemuan yang diadakan oleh World Trade Organization (WTO) menghasilkan sebuah kesepakatan baru dengan memasukkan pendidikan sebagai salah satu sektor perdagangan bersama 12 sektor lainnya. Selain pendidikan, sektor lainnya yaitu; telekomunikasi, konstruksi, air, distribusi, migas,pertambangan, pertanian, perbankan, kesehatan, pariwisata, transportasi dan jasa lainnya. Lebih jelasnya, keduabelas sektor tersebut harus dibuka untuk modal asing dan biarlah hukum pasar yang menentukan.

Sebagai anggota WTO, pemerintah Indonesia kemudian patuh pada keputusan itu dan menuangkannya ke dalam kebijakan pendidikan nasional. Maka ditetapkanlah UU no 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Berdasar pasal 53 UU tersebut bahwa kedepannya lembaga pendidikan Indonesia diharuskan mampu untuk mandiri dalam keuangan dan harus berbentuk Badan Hukum Pendidikan. Dan dari pasal inilah, kemudian Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) muncul.

UU ini akan menjadi pintu legal bagi praktek komersialisasi pendidikan Indonesia. Bila sebelumnya komersialisasi pendidikan tidak ada payung hukumnya, maka setelah itu komersialisasi menjadi sah, halal dan tidak melanggar hukum. Apalagi, jika BHMN dulu hanya pada Perguruan Tinggi Negeri saja, maka UU BHP jangkauanya lebih luas dan menyeluruh. Mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi,
baik itu negeri maupun swasta tanpa terkecuali.

Hal itu merupakan kepentingan besar dari perusahaan-perusahaan penyedia jasa pendidikan internasional (misal: Harvard University, Princeton University, dll), yang juga ingin menanamkan modalnya di negara-negara dunia ketiga termasuk Indonesia. Kita tahu salah satu watak dasar dari kapitalisme adalah dia baru bisa hidup jika dia mampu menghancurkan para saingan-saingannya. Adakah saingan-saingan itu? Tentu ada. Saingan mereka adalah Universitas dan Sekolah dalam negeri. Di sinilah mengapa semua institusi pendidikan di Indonesia harus komersil, mandiri dan otonom. Sebuah hal yang tentunya tidak mungkin terjadi tanpa diikuti dengan menaikkan biaya pendidikan atau mengundang investor menanamkan modalnya kepada lembaga pendidikan yang sudah menjadi komersil tersebut.

Itulah gambaran kebijakan pemerintahan negeri ini dalam dunia pendidikan. Sejalan dengan krisis yang sedang menghantam negara-negara kapitalis dunia, kapitalis internasional mulai membidik dunia pendidikan Indonesia sebagai ladang investasi mengeruk keuntungan. Pemerintahan lebih patuh pada perintah para pemodal asing daripada suara kaum pekerja Indonesia atau suara dari rakyatnya sendiri. Kondisi seperti ini akan terus menerus berlangsung dan takkan berhenti, jika rakyat pekerja dan mahasiswa demokratik di Indonesia tidak melakukan perlawanan terhadap pemerintahan kapitalis dan kroni-kroninya. Selama kita masih diam dan menyerah kalah, penghisapan/penindasan oleh sistem kapitalisme tersebut akan terus membuat sebagian besar masyarakat Indonesia hidup dalam kemiskinan dan kemelaratan.

Maka dari itu, diperingatan Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 2009 ini, perlawanan terhadap usaha komersialisasi dunia pendidikan harus gencar kita gelorakan. Perlawanan ini adalah juga merupakan bentuk perlawanan kita terhadap penjajahan asing yang sedang mencengkeram Indonesia.

Bangkitlah!!

No comments: