“PENCURI SANDAL VS KORUPTOR” - HERAPRI.ID

Latest

Tuesday, December 27, 2011

“PENCURI SANDAL VS KORUPTOR”

| Ilustrasi |
HERAPRI.ID - Muncul lagi permasalahan di Peradilan Indonesia, yaitu di peradilan Pidananya tentang kasus Anak yang dibawah umur yang dituduh mencuri Sandal, ketika kasus tersebut di hadapkan ke depan pengadilan, maka yang terjadi bukanya dukungan masyarakat yang ada di seantero Indonesia ini dengan tindakan penegak hukum yang memproses tentang kasus tersebut akan tetapi justru adalah caci maki terhadap lembaga-lembaga yang melaksanakan proses dari perkara anak yang telah dituduh atau menjadi tersangka kasus pencurian yang melanggar pasal 362 KUHP indonesia.

Kalau kita berbicara tentang “ PENCURIAN “, mengambil hak orang lain untuk dimiliki sepenuhnya dengan cara melawan hukum, kalimat tersebut merupakan unsur-unsur dari pencurian, mengenai besar dan kecilnya dari nilai suatu obyeknya tidak menjadi persoalan dalam kategori Pencurian, misalnya mencuri sandal jepit harganya 20 ribu rupiah dengan mencuri uang Negara 20 miliyar, sama dalam unsur-unsurnya dikatakan pencurian, namun ada perbedaan yang sangat Prinsip sekali didalam proses peradilanya sangat berbeda menurut hukum.

Ketika dihadapkan dari kedua kasus pencuri sandal dengan pencuri uang negara dalam sistem peradilan Pidana maka hal tersebut tidak bisa sama sekali diterapkan dalam perbuatan yang melanggar pasal yang sama yaitu pasal tentang pencurian 362 KUHP, alasanya dilihat dari kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan seseorang itu yang harus dilihat, pencurian sandal harga 20 ribu rupiah kerugian yang ditimbulkan bisa dilihat dalam proses ganti rugi ataupun tanggung jawabnya bisa langsung diberikan kepada pelaku untuk menggantikan atau mengembalikan waktu itu juga.

Jika persoalan pencurian tersebut diproses sesuai dengan ketentuan hukum materilnya atau KUHPnya atas perbuatanya maka tidak bisa dikatakan suatu proses peradilan yang layak dan adil, karena pelaku adalah bukan orang yang memiliki profesi sebagai pencuri dan usianya masih dibawah umur didalam Hukum pidana dikatakan bisa bertanggung jawab usianya 16 dan jika dibawah 16 tahun belum bisa dikatakan bisa bertanggung jawab, dan ketentuan UU no 3 tahun 1997 tentang peradilan anak bahwa usia 18 tahun baru bisa di proses, ini tentang ketentuan normanya.

Kembali kepersoalan pelaku pencurian” SANDAL” yang dilakukan oleh pelajar 15 tahun di daerah palu yang diproses dan dikenakan pidana 5 tahun penjara potong tahanan sehingga kurang dari 5 tahun menjadi lebih dari satu tahun setengah merupakan suatu yang sangat keliru sekali di dalam proses peradilan di indonesia sekarang ini.

Jika persoalan koroptur yang mencuri uang negara yang bisa menimbulkan kerugian yang sangat kompleks atas dampak yang terjadi, jika diproses selalu menimbulkan kegagalan dan tidak ada penyelsaianya, padahal dampak dari koruptor akan sangat berpengaruh pada setiap sektor-sektor dan menimbulkan banyak masalah baru,masalahnya yang paling besar adalah dalam system peradilanya, yang memproses perkara-perkara yang tidak masuk akal, yang menimbulkan ketidak percayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan di indonesia.

Kenapa system peradilan ditanah air kita ini tidak akan bisa baik dan selalu bobrok dan menyimpang karena, faktor-faktor para penegak hukumnya yang tidak paham hukum,dan tidak memiliki akhlak dan moralitas serta ethos kerjanya. Sebenarnya mulai dari proses penyelidikan sampai penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian kasus-kasus yang harus di proses bisa dilihat mana yang pantas dilanjutkan mana yang tidak padahal kepolisian telah diberikan suatu kebijakan oleh undang-undang untuk menyampingkan suatu perkara yang disebut diskresi.

Diskresi bertujuan agar benar-benar keadilan itu dilakukan demi untuk kepentingan umum yang adil dirasakan oleh masyarakat dan diskresi ini tujuan adalah untuk supaya tidak ada penumpukan perkara-perkara yang tidak pantas dilakukan proses peradilan agar tidak menumpuk namun diskresi ini tidak pernah dijalankan oleh kepolisian atas kasus-kasus seperti pencurian sandal, coklat, permen, dan pencurian uang satu rupiah, akan tetapi diskresi yang sering dilakukan oleh kepolisian adalah kasus pejabat yang mencuri uang negara bermilyar-milyar, ini yang sangat keliru yang dilakukan oleh para penegak hukum di indonesia.

Sebenarnya ketika polisi memproses perkara tersebut jaksapun harus jeli karena tugas dan wewenangnya dia juga untuk bisa menghentikan perkara sebelum perkara dilanjutkan dan bisa ada kordinasi dengan penyidik, akan tetapi karena sama-sama tidak memiliki pengetahuan, ataupun ilmu tentang Hukum yang sebenarnya. Intinya sistem peradilan pidana di indonesia sudah bobrok, kita tidak tahu dimana letak kesalahan pemerintah dalam menempatkan orang-orang yang pantas, apakah dalam kepolsian sebagai penyidik adalah orang yang mengerti hukum?

Ataupun jaksa dalam penuntutan adalah orang yang mengerti Hukum juga, ataupu hakim didalam memberikan keputusanya diapun paham terhadap hukum?..bangsa kita harus segera keluar dari keterpurukan ini dan para pakar-pakar huku harus berani ambil sikap didalam memperbaiki sistem hukum diindonesia,

Sekian mudah-mudahan tulisan yang sederhana ini dapat menjadi saran dan kritik buat sodara-sodara yang merasa menjadi bagian penegakan hukum ditanah air yang tercinta ini. (kompasiana)

1 comment:

Anonymous said...

Ironi penegakan hukum di Indonesia. Justice maybe blind but can see in the dark, harus menjadi renungan para penegak hukum dan pemerhati hukum. Kumpulkan koin untuk beli sandal jepit buat polisi!!