Penyederhanaan Partai, Memperkuat Sistem Presidensial - HERAPRI.ID

Latest

Friday, December 16, 2011

Penyederhanaan Partai, Memperkuat Sistem Presidensial

| Ilustrasi |
HERAPRI.ID - Penyederhanaan itu tidak berarti membatasi ruang gerak partai politik di Indonesia, khususnya menyangkut jumlah partai. Namun, penyederhanaan dalam sistem kepartaian itu mencakup pembatasan kehadiran perwakilan partai politik di lembaga legislatif untuk menciptakan sistem pemerintahan yang sesuai dengan konstitusi. Dengan demikian, jangan lagi berpikir mengenai berapa jumlah kursi yang didapat, tetapi lebih pada penataan sistem pemerintahan. Kita harus konsisten dalam menerapkan konstitusi. Hal ini penting dalam rangka penataan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan amanat konstitusi.

Seperti diketahui, hingga kini perdebatan di dalam pembahasan RUU Pemilu masih berkutat pada sejumah poin, yakni masalah besaran angka (parliamentary threshold), penghitungan konversi suara menjadi kursi, sistem pemilu (proporsional terbuka), hingga jumlah daerah pemilihan (dapil). Alotnya pembahasan RUU Pemilu yang hingga kini belum mencapai kata sepakat di antara fraksi-fraksi di DPR.

Sepanjang perjalanan bangsa Indonesia di masa reformasi ini, paradigma yang digunakan dalam pembahasan setiap RUU Pemilu hanya terfokus pada ”membongkar” dan bukan untuk membenahi sistem kepartaian. Karena itulah, hingga kini Indonesia belum mampu menemukan dan menjalankan sistem politik yang ideal untuk menciptakan iklim demokrasi yang baik. Ada tiga syarat yang harus dilakukan untuk menciptakan sistem politik di Indonesia agar dapat mencapai taraf ideal. Ketiga syarat itu yakni berdasarkan ideologi Pancasila, berwawasan nasionalisme, serta berlandaskan konstitusi.

Konstitusi kita sudah menegaskan bahwa sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem presidensial. Karena itulah, proses substansi pembahasan undang-undang bidang politik harus diarahkan dan diorientasikan untuk pemberlakuan sistem presidensial itu. Jika kita ingin memperkuat sistem yang berlaku, tidak ada jalan lain yakni dengan melakukan penyederhanaan sistem kepartaian.

penyederhanaan itu tidak berarti membatasi ruang gerak partai politik di Indonesia, khususnya menyangkut jumlah partai. Namun, penyederhanaan dalam sistem kepartaian itu mencakup pembatasan kehadiran perwakilan partai politik di lembaga legislatif untuk menciptakan sistem pemerintahan yang sesuai dengan konstitusi. Dengan demikian, jangan lagi berpikir mengenai berapa jumlah kursi yang didapat, tetapi lebih pada penataan sistem pemerintahan. Kita harus konsisten dalam menerapkan konstitusi. Hal ini penting dalam rangka penataan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan amanat konstitusi.

1 comment:

Anonymous said...

sangat perlu agar masyarakat tidak kebingungan memilih, masa harus memilih diantara 40-50 partai lagi?