Kejaksaan Pacitan Kalah Dalam Sidang Praperadilan Mantan Sekwan - HERAPRI.ID

Latest

Monday, December 26, 2016

Kejaksaan Pacitan Kalah Dalam Sidang Praperadilan Mantan Sekwan

| Ilustrasi |
HERAPRI.ID - Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Pacitan Dian Mega Ayu mengabulkan seluruh gugatan praperadilan mantan Sekwan Mawardi. Segala putusan yang terkait dengan penetapan Mawardi sebagai tersangka korupsi pembangunan gedung serbaguna Among Wargo di Desa Gendaran, Kecamatan Donorojo telah dinyatakan tidak sah. Putusan praperadilan itu berkekuatan hukum tetap.

Dalam putusannya, Dian menolak eksepsi termohon dari pihak Kejari Pacitan. Sebaliknya, hakim mengabulkan permohonan pemohon praperadilan untuk seluruhnya. Surat perintah penyidikan (sprindik) Kajari Pacitan nomor PRINT-05/O.5.38/Fd.1/11/2016 tanggal 9 November 2016 yang dijadikan dasar untuk menetapkan Mawardi sebagai tersangka dinilai tidak sah dan tidak berdasar hukum. Begitu pula proses penyidikannya. "Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka terhadap diri pemohon oleh termohon," ujar Dian membacakan putusannya seperti dilansir dari radarmadiun.co.id.

Banyak pertimbangan hakim dalam memutus gugatan itu. Salah satunya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014. Dian sependapat bahwa penetapan tersangka merupakan objek praperadilan. Selain itu, pada inti pertimbangan putusan, hakim sependapat bahwa penetapan Mawardi sebagai tersangka proyek pembangunan gedung serbaguna Among Wargo di Desa Gendaran, Kecamatan Donorojo belum disertai dua alat bukti. Dasar pernyataan tersebut adalah fakta bahwa pada 6 April 2016, Mawardi baru sebatas dimintai keterangan sebagai saksi. Setelah menjalani pemeriksaan itulah, terbit sprindik penetapan Mawardi sebagai tersangka.

Hakim menilai hal itu bertentangan dengan ketentuan pasal 1 angka 2 KUHAP juncto pasal 30 UU 16/2004 tentang Kejaksaan RI. Karena penetapan status tersangka oleh kejaksaan itu tidak disertai dengan bukti permulaan yang cukup. Namun pada kenyataannya, pemohon terlebih dulu ditetapkan sebagai tersangka melalui sprindik Kajari Pacitan nomor PRINT-05/O.5.38/Fd.1/11/2016 tanggal 9 November 2016 terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud di dalam surat panggilan tersangka II nomor SP-249/O.5.38/Fd.1/12/2016 tanggal 2 Desember 2016.

Putusan tersebut jelas membuat tim kuasa hukum Mawardi girang. Ketua tim kuasa hukum Mawardi, Yusuf Wibisono menyatakan putusan hakim sangat adil. Sebab, sejak awal pihaknya memang menilai bahwa penetapan tersangka atas Mawardi tidak benar. Bahwa penetapan tersangka harus didahului perintah penyidikan untuk menemukan dua alat bukti sesuai dengan pasal 184 KUHAP. 

Terkait kemungkinan adanya tindakan lebih lanjut dari penyidik kejaksaan terhadap kasus dugaan korupsi pembangunan gedung serbaguna tersebut, Yusuf mengaku akan menyikapinya dengan mengajukan permintaan diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) ke Kejaksaan Agung (Kejagung).

Sementara itu, Jaksa Anto Widi Nugroho dari Kejari Pacitan menegaskan, putusan praperadilan bukan akhir proses hukum. Pihaknya akan memperbaiki hal-hal yang dianggap salah oleh hakim. Sedangkan terkait langkah yang mungkin bakal ditempuh selanjutnya, Anto mengatakan hal itu akan dibicarakan lebih lanjut dengan tim serta Kajari Pacitan.

No comments: