Gara-gara Fokus Infrastruktur, Jokowi Abaikan Enam Hal Ini - HERAPRI.ID

Latest

Friday, June 16, 2017

Gara-gara Fokus Infrastruktur, Jokowi Abaikan Enam Hal Ini

| Presiden Joko Widodo |
HERAPRI.ID - Kalau ada lomba "pasang aksi" antar para presiden, barangkali Jokowi-lah pemenangnya. Presiden RI ke-7 ini memang punya cara yang unik untuk terus menjadi pusat perhatian media massa. Kasus "sepatu 2 jutaan" hanya salah satu di antaranya. Nahasnya, pola ini pun rupanya turut diadopsi oleh para pembentu presiden. Salah satunya adalah Menkopolkam Wiranto.

Mantan Ketua Umum DPP Partai Hanura  punya info menarik soal gaya kepemimpinan Jokowi. Katanya, Jokowi adalah presiden yang paling banyak menggelar rapat. Dalam satu hari, Jokowi bisa menggelar dua sampai tiga rapat. Dalam sebulan rapat yang digelar, Jokowi bisa mencapai 36 kali rapat. Sungguh dahsyat!

Pertanyaannya: seberapa besar manfaat parade rapat itu terhadap kinerja pemerintah? Kita tidak bisa menafik, kendati parade rapat sudah digelar, faktanya kinerja pemerintah masih mengecewakan. Malahan miss-informasi di internal kabinet Jokowi sudah seperti kelaziman. Padahal yang namanya rapat, tentu menjadi ajang untuk berkomunikasi dan berkoordinasi.

Terkait dengan realisasi program pemerintah, saya punya beberapa catatan.

Pertama, ketergantungan pada asing. Janji surga Jokowi akan terus mendorong kemandirian ekonomi tampak sudah hampir menunjukkan kegagalannya. Alih-alih ingin mendorong, utang kita terus membengkak.  Per Febuari 2017, utang pemerintah pusat mencapai Rp3.589,12 triliun. Jumlah ini tumbuh 12,28 persen dari Rp3.196,61 triliun pada periode Januari 2016. Sekiranya, jumlah utang Indonesia dibagi sebanyak 260 juta penduduk Indonesia. Kira-kira setiap orang Indonesia menanggung beban utang sebesar USD$ 997 per kepala, atau sekitar Rp 13 juta. Termasuk bayi yang baru lahir.  Lantas, bagaimana kita mau mendorong pembangunan, bila kita terus mengandalkan utang? Tidakkah kita belajar dari masa silam?

Kedua, apa kabar revolusi mental. Gagasannya super sekali: merevolusikan mental manusia Indonesia. Faktanya, sampai sekarang, revolusi mental ini masih menjadi konsep yang absurd. Jika memang program revolusi mental ini sudah ada, dan sudah terlaksana dengan baik, mustahil situasi dan kondisi nasional bisa memanas berkepanjanngan hanya akibat imbas dan Pilgub DKI Jakarta.

Lucunya, PDIP sebagai the rulling party terkesan gagal untuk mengimplemantasi  revolusi mental. Kasus mega korupsi e-ktp yang menyeret tiga tokoh stategis PDIP: MenkumHAM Yasonna Laoly , Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, dan Gubernur Sulteng Olly Dondokambey. Tahun 2016, PDIP adalah parpol terburuk secara jumlah kadernya yang berstatus kepala daerah diciduk oleh KPK atas dugaan korupsi.

Ketiga, pencabutan subsidi sehingga Tarif Dasar Listrik (TDL) melonjak drastis di tahun 2017 ini. Alih-alih sejahtera, Jokowi malah meningkatkan harga TDL yang diperkirakan akan berimbas kepada sekitar 18 juta rakyat Indonesia. Tidak tanggung-tanggung, kenaikannya sekitar 30 persen. Padahal, semua orang paham kenaikan TDL dan juga bensin akan menggaanggu daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan primer dan sekunder.

Keempat, bagaimana perkembangan program land reform (reforma agraria), yang dicitrakaan sebagai program redistribusi lahan sesuai dengan UUPA 1960. Semangat pengembalian tanah, hak dan sumber mata pencaharian masyarakat yang selama ini dirampas oleh korporat dan antek-anteknya di masa silam adalah isu krusial yang  ditunggu-tunggu masayarakat. Jujur saja, alih-alih pesatnya lahan yang didistribusikan, justru perampasan tanah masih marak terjadi. Ironissnya, seringkali perampasan tanah ini pun dengaan mengatasnamakan pembangunan.

Kelima, reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.  Lagi-lagi publik kecewa. Penangkapan atas tudingan makar, ujaran kebencian, sampai pelanggaran UU ITE masih marak terjadi. Sampai sekarang, masih ada saja aparat pemerintahan yang diciduk dengan tudingan korupsi dan pungli. Penuntasan kasus penganiayaan Novel Baswedan tidak jelas rimbanya, dan parpol koalisi pemerintah malah menginisiasi hak angket untuk KPK padahal Jokowi bertegas-tegas tidak ingin melemahkan KPK.

Keenam, perihal intervensi elit dan partai politik yang mengusung  Jokowi pada Pilpres 2014. Banyak publik yang menilai Jokowi sekadar presiden boneka-bonekanya Megawati, Surya Paloh, Luhut Binsar Pandjaitan dan lain-lain. Kendatipun telah disumpah sebagai seorang Presiden, banyak yang menilai Jokowi terkesan belum mengabdi sepenuhnya untuk rakyat. Jokowi masih diburu utang kampanye oleh barisan oligarki, entah parpol, pengusaha atau relawan. Tak heran bila kursi komisaris BUMN pun lantas “dihadiahkan” kepada komandan relawan yang berkontribusi dalam pemenangan Jokowi. Tetapi, dalam skala besar, politik balas budi itu telah mengunci kedaulatan Jokowi sebagai presiden.

Oleh: Firdaus Ahmad Musa, warganet bermukim di Bengkulu

No comments: