Rakyat Menggugat Pemerintah: Utang Berlimpah, Kok Hidup Makin Susah? - HERAPRI.ID

Latest

Friday, June 16, 2017

Rakyat Menggugat Pemerintah: Utang Berlimpah, Kok Hidup Makin Susah?

| Ilustrasi |
HERAPRI.ID - Tak keliru rasanya jika era pemerintahan Jokowi ini kita dinisbatkan sebagai rezim utang. Bagaimanapun, Jokowi telah mencetak "prestasi" baru sebagai presiden RI: dalam sekitar 2,5 tahun pemerintahannya Jokowi, jumlah utang pemerintah Indonesia bertambah Rp 1.062 triliun. Jumlah utang era pemerintahan Jokowi bahkan lebih besar dari era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Saking tingginya jumlah utang Indonesia sekarang ini, sehingga setiap orang warga negara menanggung beban utang sebesar USD$ 997 per kepala, atau sekitar Rp 13 juta termasuk bayi yang baru lahir.

Perbedaan mendasar lainnya, pemerintahan SBY memfokuskan kondisi fiskalnya untuk memenuhi program-program pro rakyat seperti pembiayaan subsidi negara terhadap warga negaranya, dan memperbesar transfer anggaran ke daerah. Sebaliknya, Jokowi menekankan pembangunan proyek-proyek mercusuar, yang memicu kenaikan harga BBM dan Tarif Dasar Listrik (TDL), termasuk pemotongan anggaran pendidikan di APBN dan menggunting Dana Alokasi Umum/ Dana Alokasi Khusus (DAU/DAK) di hampir seluruh APBD provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia. Kebijakan pemotongan anggaran ini baru sekali ini saja sepanjang sejarah republik ini berdiri.

Rezim "Utang" Jokowi ini boleh disebut tragis. Pasalnya, semasa kampanye pilpres 2014, Jokowi berjanji akan memutus utang. Faktanya, Jokowi malah menjadikan utang sebagai sandaran keuangan pemerintah, yang apesnya, "dibagi bagikan" kepada kalangan oligarki ekonomi-politik melalui mega proyek infrastruktur.

Dan ini terjadi di atas jeritan rakyat yang dihantam pemotongan subsidi oleh negara. Ambil contoh kenaikan harga TDL yang menghantam 18,1 juta pelanggan listrik, atau sekitar 72,4 juta warga negara Indonesia. Dan ini belum termasuk efek tidak langsungnya-kenaikan harga barang. Sebagai perbandingan, ketika SBY terpaksa menaikan harga BBM, program Bantuan Langsung Tunai (BLT) diluncurkan guna meredam dampak negatifnya terhadap masyarakat. Hal seperti ini tidak terjadi di era pemerintahan Jokowi

Jika ditelisik, ada tiga fenomena menarik terkait kecenderungan Jokowi menambah utang ini. Pertama, pencitraan anti-utang. Belum lekang dalam ingatan saya betapa jantannya Jokowi berpidato di hadapan para kepala negara di Bandung dalam peringatan Konferensi Asia Afrika yang ke-70. Dengan mimik serius, Jokowi mengkritik tiga lembaga keuangan internasional: Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia (World Bank) dan Bank Pembangunan Asia (ADB). Jokowi menuding ketiganya tidak membawa solusi bagi persoalan ekonomi global, malahan membebani dengan bunga yang sangat tinggi sehingga negara tidak keluar dari masalah.

Tragisnya, tujuh bulan berselang, pemerintah Indonesia justru kembali berutang sekitar Rp 5,6 Triliun kepada ADB. Apakah Jokowi sudah lupa dengan kritik pedasnya tempo hari? Alhasil, publik menilai penyataan anti utang Jokowi hanya pencitraannya saja. Anehnya, saat ada pihak donor yang menawarkan pinjaman, Jokowi tidak pernah menolak.

Kedua, terkesan pemerintah era Jokowi tidak punya basis data yang valid dan akurat. Buktinya, Jokowi sempat menyebut Indonesia masih berutang ke IMF. Padahal, utang Indonesia ke IMF yang totalnya mencapai US$9,1 miliar sudah dilunasi semasa periode pertama pemerintahan SBY, yakni pada 2006. Penuntasan ini 4 tahun lebih cepat dari jatuh temponya.

Setahu saya, ada tiga alasan SBY bersikeras mempercepat pelunasan utang ke IMF. Pertama, ekonomi Indonesia sudah tumbuh relatif tinggi. Sektor riil juga sudah mulai bergerak. Ini masih ditambah dengan fiskal yang aman dan cukupnya cadangan devisa. Kedua, SBY tidak ingin pengelolaan ekonomi Indonesia harus seizin IMF dan negera-negara donor yang tergabung dalam Consultative Groups on Indonesia (CGI). SBY menolak penyusunan APBN harus didikte oleh lembaga-lembaga donor. Ketiga, SBY ingin mengangkat martabat bangsa Indonesia di mata dunia internasional. Rakyat Indonesia tidak boleh lagi dipermalukan dan merasa terhina akibat menjadi pasien IMF. Rakyat Indonesia harus dibebaskan dari trauma masa lalu.

Alih-alih menekan utang pemerintah, Jokowi malah terus menambahnya. Alasannya ada di pokok pemikiran yang ketiga, jangan-jangan pemahaman Jokowi antara utang dan pinjaman salah kaprah. Ini bisa ditinjau dari alasan utama pemerintaha Jokowi membuka kembali pinjaman luar negeri: pinjaman luar negeri bisa disesuaikan dengan kriteria-kriteria yang kita mau, sehingga bisa menjaga defisit anggaran di instrumen fiskal serendah mungkin. Ini mengesankan pemerintah memahami pinjaman bukan sebagai utang, melainkan pendapatan tambahan negara. Terus terang saya terpingkal-pingkal mendengar alasan ini.

Jangan-jangan, Jokowi tidak paham dampak negatif utang bagi perekonomian nasional? Dalam jangka panjang utang luar negeri menimbulkan berbagai persoalan ekonomi negara, seperti anjloknya nilai tukar rupiah, serta memberatkan posisi APBN akibat cicilan pokok dan beban bunga yang mencekik.

Tetapi dampak yang paling hakiki adalah tergerusnya kedaulatan negara akibat didikte negara donor yang sarat kepentingan politit dan ekonomi itu. Muaranya adalah pembebanan masyarakat, baik akibat politik pembangunan yang berpihak pada kepentingan lembaga donor. Sinyal ini menguat seiring dengan pencabutan subsidi listrik, BBM, bahkan pemerintah sudah mencoba mengotak-atik anggaran pendidikan yang sakral itu.

Jokowi boleh berkilah. Para Jokowers boleh saja membungkus kebijakan ini dengan 1001 pencitraan ciamik. Faktanya, utang pemerintahan Jokowi adalah yang terbesar ketimbang seluruh presiden yang pernah berkuasa di Indonesia. Bahkan mengalahkan utang pemerintah yang dibuat 30 tahun Soeharto pada tingkat kurs saat ini.

Beban ini yang harus kita bayar, dan akan kita wariskan kepada anak cucu kita kelak. Sungguh tragis!

Oleh: Hendra Kurniawan, penggiat sosial, tinggal di Bandung

No comments: