Utang Segunung, APBN-P Defisit, Masih Bercita-cita Pindahkan Ibu Kota? - HERAPRI.ID

Latest

Monday, July 10, 2017

Utang Segunung, APBN-P Defisit, Masih Bercita-cita Pindahkan Ibu Kota?

| Ilustrasi Foto : politiktoday.com |
HERAPRI.ID - Wacana pemindahan ibu kota Negara kembali ditiupkan pemerintah ke ruang-ruang publik. Banyak yang menanggapinya serius, tapi tak sedikit pula yang mengira itu hanya pepesan kosong yang sengaja dibuat untuk pengalihan isu. Alasannya sederhana, utang sudah menggunung, anggaran negara defisit pula. Bagaimana mau memindahkan ibu kota, jika uang buat gaji pegawai saja kurang?

Kita bisa bercermin ke tetangga, Malaysia, yang telah lebih dulu melakukan hal itu pada 1999 silam. Saat itu, mereka menghabiskan dana hingga 8,1 miliar dollar AS, atau sekitar Rp107 triliun untuk memindahkan ibu kotanya dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Untuk Indonesia, biaya pemindahan ibu kotanya ditaksir akan menelan dana jauh lebih besar.

Memang, rencana pemindahan ibu kota itu sudah ada sejak zaman Presiden Soekarno. Lalu, di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, isu itu kembali menghangat. Bahkan, pada Agustus 2010, SBY telah memberi restu agar wacana tersebut dibahas oleh segenap komponen bangsa, dengan menawarkan tiga skenario.

Skenario pertama adalah mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota, pusat pemerintahan, sekaligus kota ekonomi dan perdagangan. Pilihan atas opsi ini berkonsekuensi pada pembenahan total atas soal macet, banjir, transportasi, pemukiman, dan tata ruang wilayah. Kedua, membangun ibu kota yang benar-benar baru, dan ketiga, ibu kota tetap di Jakarta, namun memindahkan pusat pemerintahan ke lokasi lain.

Pilihan akhirnya jatuh ke opsi pertama, lantaran biaya pemindahan ibu kota ke tempat lain, dinilai terlalu besar. Pemerintah saat ini juga mengakui realisasi wacana itu membutuhkan dana yang amat banyak. Tetapi mereka masih saja bersikukuh ingin membahasnya. Bahkan, Bappenas sudah mengajukan usulan pagu indikatif anggaran kementerian Rp1,5 triliun kepada DPR, guna harmonisasi dan simplikasi aturan, mendorong pembiayaan infrastruktur non APBN, hingga menyusun aksi satu data nasional untuk pemindahan ibu kota tersebut.

Padahal dulu, pada 2010 itu, utang negara hanya Rp1.682 triliun, dengan pertumbuhan ekonomi nasional 7 persen. Sementara, sekarang ini utang sudah membengkak menjadi Rp3.672 triliun sejak Mei 2017, dan pertumbuhan ekonomi merosot di angka 4 hingga 5 persen. Sebagaimana kita ketahui, Presiden Jokowi memang gemar menumpuk utang. Baru 2,5 tahun menjabat, jumlah utang luar negeri dan penerbitan surat berharga negara (SBN) sudah menyamai utang Pemerintahan SBY yang berjalan 10 tahun.

Besarnya utang pemerintah itu jelas menunjukkan negara kita belum cukup mapan secara ekonomi. Jadi sangat tidak tepat jika pemerintah bersikeras mewujudkan wacana tersebut. Dari mana uang untuk menyiapkan infrastuktur dasar, besaran pegawai yang harus pindah juga akan membuat biaya pembangunan infrastruktur pemerintahan jadi lebih besar.

Sebagai informasi, jumlah pegawai pusat itu sekitar 900 ribu orang. Rumah mereka bagaimana, kantornya bagaimana, istana bagaimana, dpr bagaimana, markas tentara, jaksa agung, BI. Uang buat memindahkannya bagaimana? Berharap banyak kepada swasta untuk membangunkan infrastruktur juga tidak mungkin. Sebab investasi di bidang fasilitas pemerintahan, tidak terlalu menggiurkan. Untungnya kecil. Beda dengan proyek infrastruktur yang komersil.

APBN-P Defisit

Sementara jika berharap dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), juga tidak akan memungkinkan. Beberapa hari yang lalu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, berencana menambah utang negara lagi dengan menerbitkan SBN, guna menutupi defisit keuangan pada APBN Perubahan 2017. Hal itu disebabkan pendapatan negara ditargetkan hanya mencapai Rp1.714 triliun, sementara total belanja negara mencapai Rp2.111 triliun. Artinya, pemerintah mengalami defisit anggaran Rp397 triliun, atau hampir 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Kondisi itu kian diperparah dengan jatuh temponya utang negara pada dua tahun mendatang, yakni periode 2018 sebesar Rp390 triliun dan 2019 sebesar Rp420 triliun. Jika digabung, dalam dua tahun ke depan, pemerintah harus membayar utang sekitar Rp810 triliun. Jadi mau ambil uang dari mana untuk memindahkan ibu kota? Menambah utang lagi ke luar negeri, sehingga mewarisi beban itu kepada anak cucu kita untuk membayarnya?

Daripada bercita-cita hal yang tidak masuk akal, lebih baik pemerintah fokus mengurusi kesejahteraan rakyat, membuka lapangan kerja dan memperbaiki ekonomi, meningkatkan pelayanan kesehatan serta memajukan pendidikan. Masih banyak janji Jokowi yang belum ia tunaikan, lebih baik janji itu yang ia prioritaskan. Jangan melulu plesiran, lalu membebani rakyat dengan banyak utang.

Oleh: Patrick Wilson
Sumber : politiktoday.com

No comments: