Fraksi-Fraksi DPRD Pacitan Setujui APBD Perubahan 2017 - HERAPRI.ID

Latest

Wednesday, August 23, 2017

Fraksi-Fraksi DPRD Pacitan Setujui APBD Perubahan 2017

|Penandatanganan Dokumen Persetujuan APBD Perubahan 2017|
HERAPRI.ID - DPRD Kabupaten Pacitan menggelar rapat paripurna dengan agenda pengambilan keputusan tentang perubahan APBD tahun anggaran 2017 pada Rabu (23/8/2017). 

Sebelum pembacaan pendapat fraksi-fraksi, rapat paripurna didahului dengan laporan rapat gabungan komisi DPRD Kabupaten Pacitan yang dibacakan oleh Ketua Komisi III, Prabowo.

Dalam laporannya, Prabowo mengatakan untuk pendapatan daerah disepakati sebesar Rp 1,680 triliun lebih dengan rincian, pendapatan asli daerah (PAD) Rp 191 miliar lebih, dana perimbangan Rp 1,130 triliun lebih dan lain-lian pendapatan yang sah sebesar Rp 358 miliar lebih.

Adapun untuk belanja daerah disepakati Rp 1,706 triliun lebih dengan rincian, belanja tidak langsung Rp 1,019 triliun lebih dan belanja langsung sebesar Rp 687 miliar lebih.

Selain perubahan perangkaan, dalam pembahasan ditingkat gabungan komisi terdapat beberapa hal atau permasalahan yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Diantaranya, pengalokasian anggaran kepada pemerintah desa untuk pelatihan pengelolaan keuangan desa melalaui APBDes, melakukan komunikasi dengan pemerintah desa terkait validasi data kependudukan, dan mengalokasikan anggaran yang mendukung kegiatan penelitian potensi sampai di wilayah desa-desa.

Selain itu, gabungan komisi juga mengharapkan agar pemerintah daerah melakukan sosialisasi terkait UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, optimalisasi PAD dari retribusi pelayanan pasar termasuk anggaran untuk pemeliharaan pasar-pasar tradisional. Terhadap beberapa OPD yang sampai bulan Juli 2017 penyerapan anggarannya masih rendah, Gabungan Komisi DPRD mendorong pemerintah daerah segera melakukan langkah-langkah dan strategi serta koordinasi secara intensif dengan OPD terakit.

Bidang infrastruktur, seperti perbaikan jalan menuju tempat pariwisata, percepatan pembangunan jalan Arjosari-Purwantoro, penuntasan pembangunan dan pemeliharaan jalan kabupaten yang menghubungkan ke kabupaten lain, antar kecamatan dan poros desa juga menjadi bagian dari laporan Gabungan Komisi.

Tak hanya itu, Gabungan Komisi meminta agar validasi data terkait rumah tidak layak huni (RTLH) harus dilakukan pendataan langsung hingga ditingkat dusun. Termasuk juga validasi database jalan lingkungan sebagai upaya percepatan pembangunan.

Sementara itu, pendapat fraksi-fraksi terkait perubahan APBD 2017, kelima fraksi, yakni Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Gabungan Pembangunan Nasional dan Fraksi Gabungan Amanat Rakyat menyetujui rancangan peraturan daerah perubahan APBD 2017.

Meski demikian, ada beberapa catatan kritis dari fraksi-fraksi agar pengelolaan anggaran di Kabupaten Pacitan semakin baik dari tahun ke tahun. Karena pada dasarnya, kinerja yang baik dan transparansi pengelolaan anggaran, muaranya adalah kesejahteraan masyarakat Pacitan.

No comments: