Tiga Raperda Ini Pembahasannya Dikebut DPRD Pacitan - HERAPRI.ID

Latest

Friday, August 04, 2017

Tiga Raperda Ini Pembahasannya Dikebut DPRD Pacitan

herapri
| Suasana Rapat Paripurna DPRD Pacitan |
HERAPRI.ID - Salah satu tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah menyusun rancangan program pembentukan peraturan daerah bersama-sama dengan eksekutif. Ada tiga rancangan peraturan daerah yang harus diselesaikan dengan waktu singkat.

Ketiga Raperda tersebut adalah Raperda tentang pencabutan perda 15/2011 tentang pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sebagaimana telah diubah dengan perda 11/2013, Raperda tentang pencabutan perda bidang pemerintahan desa dan Raperda tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD.

Dalam notanya, bupati menjelaskan, untuk Raperda tentang pencabutan perda 15/2011 tentang pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sebagaimana telah diubah dengan perda 11/2013, bahwa dengan berlakunya UU 23/2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah dengan UU 9/2015 bahwasanya kewenangan bidang kelautan dan perikanan tidak lagi menjadi kewenangan pemerintah daerah. Hal tersebut dikuatkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 188/37.K/KPTS/013/2016 tentang pembatalan 5 perda kabupaten Pacitan. Dimana salah satunya adalah pembatalan perda 11/2013. 

Terkait Raperda tentang pencabutan perda bidang pemerintahan desa, Bupati Indartato menjelaskan bahwa dengan berlakunya UU 6/2014 tentang desa dan peraturan pelaksanaannya, terdapat beberapa peraturan baru terkait pemerintahan desa yang mengakibatkan perda bidang pemerintahan desa yang telah ada menjadi tidak sesuai lagi dengan perundang-undangan yang berlaku.  

Diantaranya, pertama, perda 9/2006 tentang pedoman penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa karena bertentangan dengan Permendagri 84/2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa. Kedua, Perda 14/2006 tentang sumber-sumber pendapatan desa dicabut karena dalam UU 6/2014 tentang desa dan peraturan pelaksanaannya hal tersebut sudah diatur secara rinci sehingga tidak perlu diatur kembali dalam perda.

Ketiga, Perda 15/2006 tentang kedudukan keuangan kepala desa dan perangkat desa. Keempat, Perda 5/2008 tentang pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan peraturan desa dicabut karena bertentangan dengan Permendagri 111/2014 tentang pedoman teknis peraturan desa. Dan, kelima, Perda 8/2008 tentang tahapan, tata cara, penyusunan, pengendalian, dan evaluasi perencanaan pembangunan desa dicabut karena bertentangan dengan Permendagri 114/2014 tentang pedoman pembangunan desa.

Raperda ketiga yang juga tak kalah penting adalah Raperda tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD. Penyusunan Raperda ini adalah sebagai pelaksanaan pasal 28 PP18/2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD. Dalam pasal tersebut diamanatkan bahwa ketentuan mengenai pelaksanaannya diatur dalam perda. Penyusunan perda ini mendesak untuk segera dilakukan karena waktunya hanya 3 bulan terhitung sejak tanggal perundangan. 

No comments: